Ayo, Lawan Korupsi Secara Kolektif!


Pilkada (pemilihan Kepala daerah) atau demokratisasi daerah merupakan bentuk dari pilihan dari kebijakan kehidupan demokrasi saat ini, pasca runtuhnya orde baru. Tentunya sebuah harapan yang besar agar disetiap daerah memiliki pemimpin yang bisa membangun dan mensejahterakan rakyatnya secara merata dan adil.

Impian tersebut kemudian digali terus menerus demi mencapai cita-cita yang demokratis dalam masyarakat. Keterlibatan warga dalam pemilihan  langsung, dipandang sebagai langkah dan bukti demokrasi yang sebenarnya.

Suara rakyat dipercaya sebagai suara kebenaran dengan pemilihan langsung, sehingga aspirasi yang dituangkan melalui calon tersebut bisa terealisasi.  Pilkada pun dinilai sebagai pintu kebebasan untuk masyarakat masuk dalam  dunia demokrasi seutuhnya.

Masyarakat diterjunkan langsung untuk mengamati, mencermati, menghayati. dan sekaligus sebagai “juri” untuk memilih mana pemimpin yang terbaik  dan nantinya menjadi panutan untuk seluruh masyarakat  didaerahnya.

Selain hal tersebut diatas, pilkada juga dipercayai  sebagai vitalitas demokrasi  dengan alasan bahwa pemerintah daerah mampu membantu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan berdemokrasi terhadap warganya.

Bisa dikatakan  secara kuantitas Indonesia  menjalankan demokrasi secara maksimal disetiap daerah. Dipantau dari pemimpin daerah yang mendaulat sebagai calon gencar untuk maju. Dengan beragam tipe dan model baik dari segi pendidikan, pengalaman, etos kerja, dan karir. Begitu getolnya tampil mengatasnamakan suara rakyat dan tentunya dengan menjanjikan perubahan.

Namun sangat disayangkan perjalanan demokratisasi lokal tak seindah seperti dibayangkan. Banyak kendala dan kejanggalan yang muncul kepermukaan. Bukannya untuk menguatkan  demokrasi malah sebaliknya.

Transaski politik begitu gamlang terjalin. Tipu daya suara pemilihan semakin diperbanyak, untuk melanggengkan menjadi pucuk pimpinan daerah. Apalagi serangan fajar sebelum pemilihan yang kerap terjadi di beberapa daerah pemilihan. Tidak lain untuk meraup suara dengan mudah.

Koalisi  dan negoisasi partai pun  dijadikan jalan untuk mempermulus target awal. Ditambah lagi penandatanganan beragam MoU, yang disaksikan kader-kader partai dan masyarakat sendiri.

Tentunya tidak lain dan tidak bukan  hanya untuk meraih simpatik  agar bisa terpilih  menjadi putra daerah terhormat. Akibatnya pemandangan kontras pun semakin menggejala, bahkan rawan menimbulkan konflik antar pendukung, etnis dan lebih parahnya lagi perusakan fasilitas umum  atas kekesalan  tim sukses dilapangan yang  tidak rela menerima kekalahan.

Berbeda  bagi  calon yang lolos terpilih dalam pilkada . Tentunya  adalah  peluang emas. Karena jabatan yang dimiliki merupakan media yang strategis untuk mengembalikan modal politik yang pernah dikeluarkan dulu pada saat pra Pilkada. Inilah potret pimpinan daerah yang haus akan harta benda,  yang bukan lagi berorientasi untuk mensejaterakan rakyatnya.

Seseorang  yang memiliki kekuasaan pasti cenderung untuk menjadi pelaku korupsi, itulah yang sekiranya  tercermin saat ini. sehingga output Pilkadapun dipandang hanya memproduksi pemimpin instant. Karena beberapa calon yang diusung  untuk maju  terkesan dadakan dan tidak memiliki kiprah maupun prestasi , tentunya ada kepentinan dibalik semua itu.

Bukan berarti menjelek-jelekkan pejabat daerah atau pusat. Kiprahnya pejabat  yang selalu  disorot oleh media dan harus berurusan dengan pihak Kepolisian dan KPK adalah satu bukti  nyata bahwa, penyakit turunan korup tak ada hentinya sampai menelusup ke daerah.

Menghadapi masalah korupsi  di Instansi pemerintahan khususnya, tidaklah mudah. Dapat dikatakan praktik korup yang dilakukan semakin sistematis, dan menjadi satu mata rantai yang tak terputus. Dari atasan hingga bawahan.

Mencemati keadaan kekinian, mental pejabat kita khususnya tentu harus diubah secara holistik. Meskipun telah ada instansi hukum untuk menangani masalah korupsi seperi KPK, Polisi maupun kejaksaan, tentunya tidak ada salahnya masyarakat langsung turun tangan untuk mengamati keabnormalan tersebut.

Pada akhirnya kemudian  melaporkan tindakan-tindakan yang menyangkut peyalahgunaan jabatan. Tentunya dengan harapan besar kita semua dengan meyakini, tindakan korupsi pasti akan tumbang dengan  catatan ,  bersatu padu  memerangi koruptor secara kolektif.

 

Dapatkan artikel terbaru yang dapat anda baca hanya di kotakinformasi.wordpress.com atau bisa juga anda berlangggan artikel melalui email anda , Gratis lho. Buruan!!!!

 

 

About awitara

saat ini masih sebagai mahasisa aktif di salah satu perguruan ringgi negeri di Bali. kegiatan sehari-hari ngeliput kegiatan mahasiswa, koz aktif di pers mahasiswa dan mengasuh terbitan majalah "brahmastra". selain itu, saya juga menyukai banyak hal tentang TI . suka menulis., membaca, nge-blog, diskusi , jalan-jalan dan berbagai hal yang menyenangkan. isi dalam blog saya ini rata-rata kumpulan artikel tulisan yang pernah di terbitkan di koran lokal maupun nasional. ya, itung-itung berbagi informasi dan sambil belajar nulis.

Posted on 08/03/2011, in Politikus Moeda and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. Bangsa ini turut prihatin atas ulah dan moral para koruptor yang makin menggila. Salam kenal…sob

  2. sip,ya itu juga kerjaan kita sebagai gegenrasi muda….untuk memantau kinerja petinggi saat ini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: