Indonesia Pasca Resuffle

Publik telah lelah menonton adegan yang diperankan oleh elite negeri ini. Agenda reshuffle belakangan telah menghabiskan banyak energi dan dinilai anti klimaks tanpa kesan. Kini beragam opini dari masyarakat, bercampur aduk dalam tataran umum.

Begitupun media, mulai memberikan pemahaman baru arti sebuah reshuffle sesungguhnya. Jajaran kabinet yang semakin gemuk, tentunya berpengaruh besar terhadap kinerja kabinet Indonesia bersatu Jilid II.

Adanya “pembantu” menteri yang mencapai 19 orang adalah pekerjaan rumah untuk merefomasi kinerja pemerintah. Perlu pembuktian atas sikap kepala negara yang mengambil alternatif tersebut. Apakah mampu bekerja optimal sesuai target ataukah hanya dijadikan ban serep belaka.

Lagi-lagi publik menyorot dan merasa pesimis bahwa banyaknya pembantu hanya akan menambah beban negara dan berdampak pada koloni-koloni baru membangun jaringan untuk kepentingan kelompok semata, yang berefek pada pengrogotan APBN.

Belum lagi rival politik tak sejalan dengan pemerintah pun menilai pedas bahwa sistem presidensial menempatkan kepemimpinan presiden sangat sentral. Dalam sistem tersebut presiden menjadi penentu arah haluan pemerintahan.

Presiden memiliki kewenangan kuat untuk mengangkat dan memberhentikan menteri tanpa intervensi siapapun. Namun, reshuffle lebih di nilai hanya menunjukkan langkah kompromi presiden SBY.

Penambahan wakil menteri, di satu sisi dilakukan karena adanya pertimbangan presiden atas tarik ulur posisi menteri oleh anggota koalisi. Namun banyaknya wakil menteri justru akan memperpanjang rentang kendali kekuasaan. Akibatnya penambahan wakil menteri justru tidak akan meningkatkan efektivitas pemerintahan sesunguhnya.

Bahkan, Kordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai keberadaan 19 wakil menteri merupakan pemborosan anggaran. Sebab, biaya tahunan bagi 19 wakil menteri diperkirakan setara dengan dana untuk mencetak 418 anak miskin bersekolah dasar hingga meraih gelar sarjana.

Alasan Reshuffle

Tentu masih menjadi pertanyaan besar apa sebenarnya di balik rencana besar reshuffle yang diinginkan SBY sebagai “panglima” di negeri ini. Padahal publik menilai reshuffle sama sekali tidak impresif dan menjadi antiklimaks dari heboh yang diciptakan selama ini. Tentunya ada beberapa alasan sekaligus pertimbangan mendasar kenapa perombakan kabinet di gelar.

Pertama, Sebagai evaluasi kinerja dan integritas. Selama dua tahun berjalannya kepemimpinan SBY, ini menjadi prioritas evaluasi kinerja yang dilaksanakan masing-masing menterinya, apakah sesuai dengan target atau tidak, itu terlihat jelas pada menteri yang di geser bahkan diganti.

Kedua, penempatan right man in the right place. Hal ini amat penting, agar bidang yang ditangani sang menteri sesuai dan sepadan sehingga mampu merubah situasi kondisi berkembang dilapangan, misalnya memperbaiki tatanan kesejahteraan masyarakat yang saat ini jauh dari kata sejahtera.

Ketiga, kebutuhan organisasi (kabinet). Kebutuhan itu dirasa penting untuk mengubah formasi kinerja menteri yang kurang komprehensif.

Keempat, Aspirasi Masyarakat. Perombakan kabinet yang telah berhembus kencang di ranah publik atas kinerja para menteri yang masih mengambang, menjadi salah satu acuan presiden untuk menyikapi aspirasi masyarakat, sehingga Reshuffle sesegera mungkin terealisasi.

Kelima, persatuan dalam kemajemukan tanpa meninggalkan masalah integritas dan kapasitas. Ini penting mengingat kebhinekaan Indonesia belakangan terusik oleh oknum yang selalu mengatasnamakan agama. Ini pun tak terlepas dari kinerja para menteri dengan wewenang yang diemban untuk meredam situasional dengan regulasi atau kebijakan yang dikeluarkannya, masih tebang pilih.

Menteri dan Wakil Menteri

Kehadiran para menteri memang tak terlepas dari tanggungan lebih APBN. Namun seimbang jika kinerjanya tak meragukan. Kerjasama solid dengan atasan (menteri) yaitu duduk bersama, menyikapi, menyusun dan menindak lanjuti permasalahan yang menimpa rakyat di tataran menengah bawah.

Mungkinkah menteri dan wakil menteri bisa “akur” dan frofesional dalam mengemban kewajiban yang telah diamanatkan? Karena ada isu bahwa antara menteri dan jajaran dibawahnya seringkali tak sreg, tak sejalan. Yang Kita sayangkan jangan sampai Menteri dan wakil menteri saling ngotot merancang aturan sendiri-sendiri dimana arahnya tak jelas dan pasti, yang tak lain dan bukan hanya untuk kepentingan partainya bukan rakyat.

Tentunya harus ada job discription yang jelas dan lengkap. Pada akhirnya Presiden sebagai pemegang kendali harus menggerakkan kekuatan birokrasi sehingga target reshuffle kabinet untuk mempercepat pencapaian program akan bisa terealisasi dengan baik. Mudah-mudahan!